Kerjasama Rusunawa Salah Kaprah

Dalam rangka penyediaan rumah yang terjangkau, pembangunan rusunawa baik oleh pusat maupun daerah itu bagus saja. Tujuannya menambah affordable rental housing stock di Jakarta. Tapi pertanyaannya, kenapa harus DKI beli rusunawa yang dibangun Perumnas? Apa memang Perumnas itu kontraktor bangun-bangun rusunawa? Kalau kita lihat di Jepang, beribu-ribu menara danchi UR bertebaran di ratusan lokasi sekitar Tokyo, Osaka, Nagoya dan kota-kota besar lainnya. Begitu juga di Korea Selatan, tower-tower rusunawa KLHC bertebaran di sepanjang jalan Incheon menuju Seoul. UR dan KLHC itu Perumnasnya kedua negara tsb. Nah, kok di negeri ini mesti dibeli DKI (Pemda)?

Pertanyaannya untuk DKI, mau sampai berapa tunggakan sewa rusunawa nanti? Sekarang sudah 32 M. Bagaimana dengan yg 25 tower baru ini, apakah semakin membengkakkan subsidi dan tunggakan? Pertanyaan untuk Perumnas, kalau "nas" ya harusnya jadi aset nasional dan BMN (barang milik negara), kenapa dijadikan BMD? Apalagi kalau lokasi tanah HPL dan gedung BMN dari modal PMN (penyertaan modal negara)? Bukankah Perumnas juga harus menjalankan modal dan aset-asetnya agar bisa mengelola Rusunawa yang berkelanjutan secara korporasi yang berbeda dengan UPT (milik DKI)?

Kalau Perumnas jual rusunawa ke DKI, akibatnya Perumnas melepaskan aset2nya dan tidak kunjung membangun public housing delivery system yang berkelanjutan, serta DKI semakin membebani APBD nya dengan subsidi pengelolaan rusunawa. Tambahan lagi, potensi tunggakan sewa akan semakin membengkak.

Jadi maunya apa nih pejabat-pejabat? Pencitraan? Waduh !!!

------------------------------------------------------------

Pemprov DKI Gaet Perum Perumnas Sediakan Rusun untuk Warga

Mesha Mediani , CNN Indonesia | Sabtu, 09/09/2017 05:34 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubenur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menggaet Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas). Itu pun ditandatangani lewat perjanjian kerja sama, Jumat (8/9). 

Ruang lingkup kesepakatan tersebut adalah penyediaan rusunawa yang dibangun dan dikembangkan Perum Perumnas di atas lahan milik BUMN tersebut di wilayah DKI Jakarta.

Lihat juga: Djarot: Banyak Laporan Masyarakat yang Menyimpang di Qlue

Djarot menyebut kesepakatan kerjasama ini adalah bentuk mewujudkan program pemerintah bertajuk ‘Sejuta Rumah’.

"Programnya, di Jakarta kita harus banyak bangun rumah susun, bukan rumah tapak," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (8/9). 

Djarot menambahkan, untuk memfasilitasi warga Ibukota kurang mampu, maka ada pemerintah yang mensubsidi kebutuhan tempat tinggal mereka berupa rusun.

"Oleh karenanya, kami bekerjasama dengan Perum Perumnas, untuk membangun (rusun). Termasuk fasilitas yang kami miliki diintegrasikan untuk menampung pemukiman kumuh dan normalisasi sungai," kata Djarot.

Mantan Wali Kota Blitar tersebut mengatakan hingga saat ini Pemprov DKI belum bisa membangun perumahan warga berbentuk rumah tapak karena tidak tersedianya lahan.

"Kalau kita bangun perumahan yang tinggi dengan banyak tower, maka akan ada banyak ruang terbuka hijau," ujar Djarot.

Lihat juga: Pemilik Kendaraan di DKI Jakarta Wajib Punya Garasi

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Perumnas Bambang Triwibowo mengatakan pihaknya akan membangun enam tower rusunawa berisi 3.000 unit di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat.

"Nanti itu kita bangun, spesifikasi, ukuran, dan lain-lain, kami pasti ngikuti apa yang disampaikan oleh pihak DKI. Nanti DKI dengan audit dari BPKP (badan pengawasan keuangan dan pembangunan) dan lainnya akan membeli," kata Bambang.

Meski demikian, Perum Perumnas terlebih dulu akan merevitalisasi rusun Klender, Jakarta Timur yang sudah berdiri 25 tower dengan 8.000 unit. Rusun tersebut dinilai sudah tidak layak huni sejak dibangun tahun 1980.

"Sekarang kami sedang persiapkan detail desain, kemudian kami kan mengikuti aturan TOR (kerangka acuan kerja) DKI, IMB (izin mendirikan bangunan), AMDAL, perizinannya bagaimana. Nanti begitu ini selesai, ya kita segera (revitalisasi)," kata Bambang.